Penelitian ini berjudul Tinjauan Normatif Sistem Informasi Debitur (SID) Sebagai Sistem Untuk Mengelola Resiko Hukum Perbankan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin signifikannya fungsi Bank sebagai intermediasi kredit bagi masyarakat sehingga dalam pemberian kredit prinsip kehati-hatian harus di utamakan guna meminimalisir terjadinya risiko kredit dan risiko hukum. Hanya perbankan yang mempunyai wewenang untuk menjalankan sistem informasi debitur. Salah satu upaya Perbankan dalam mewujudkan kegiatan pemberian kredit yang bebas dari masalah hukum utamanya adalah dengan menerapkan Sistem Informasi Debitur yang dikenal dengan singkatan SID atau disebut sebagai BI Checking.Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 9/14/PBI/2007, Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. SID berisikan informasi mengenai nasabah kredit perbankan. Namun, hingga sekarang ini aplikasi SID masih terbilang belum sempurna, salah satunya banyak identitas kadaluarsa bahkan identitas palsu yang digunakan nasabah untuk memperoleh kredit bank dengan jumlah yang besar. Ini berarti SID identik dengan sistem komputerisasi dan tidak terjangkau hingga proses autentikasi sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan dalam pengajuan kredit oleh pihak nasabah yang memicu terjadinya permasalahan-permasalahan hukum.Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian Normatif. Yaitu penelitian yang obyek kajian utamanya menggunakan norma atau kaedah Undang-Undang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Premier, Sekunder dan Tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Analisis data dilakukan secara Kualitatif yang mana hasil dari analisis disajikan secara Deskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Risiko Hukum dalam pemberian kredit itu dapat terjadi baik dapat di indentifikasikan sebelumnya maupun tidak teridentifikasi sebelumnya yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu Kelemahan aspek yuridis; Adanya Perubahan hukum; Adanya kesalahan dalam kontrak, yang memberi dampak adanya tuntutan hukum yang dilakukan para Stake Holders terhadap bank; dan adanya ketidakpastian legislasi, interprestasi, proses pengadilan, perbedaan peraturan dan kelengkapan dokumentasi yang dibutuhkan antar wilayah atau Negara yang dapat menimbulkan perselisihan. Untuk itu peran Sistem Informasi Debitur (SID) sangatlah penting untuk mengelola risiko hukum.ABSTRACTThe title of this thesis research is The Normative Evaluation Of Debtor Information System As A System For Managing Bank Legal Risk. This research is motivated by the increasing significance function of the Bank as a credit intermediation for the community so that the credit giving the precautionary principle should be in priority order to minimize credit risk and legal risk. One effort by Kalbar Bank in realizing the lending activities that are free of the main legal issues is to implement the Debtor Information System, known by the acronym SID or referred to as BI Checking.In line with Indonesian Bank Regulation number 9/14/PBI/2007, Debtor Information System (SID) is a system that provides information about the debtor that is processed by Debtor Reports received by Bank of Indonesia, which aims to facilitate the provision of funds, risk management, and identify the quality of the Debtor to compliance regulations and improve market discipline. SID contains data and information on bank customers. SID used by the banks to dig up customer information, especially bank loans apply. However, until now this application is relatively weak, it is proved by the occurrence of several cases that have occurred at the Bank, one of many identities expired even used a false identity to obtain the credit with a large amount. This means that the SID is identical to the computerized system and not affordable to the authentication process so it does not close the possibility of fraud in the loan application by the customer that trigger legal problems.This research was authored by Normative research methods. That is the object of research studies primarily use norm or rule of Law. Data source that used in this research is the Secondary Data Source composed by Premier Legal Substance, Secondary Legal Substance and Tertiary Legal Substance. While, the collecting technique of secondary data is done by Bibliography Study. Data analyzed conducted Qualitatively which is the result from the analyzes presented Descriptively.The results of this research showed that the legal risk in credit activities that may occur either can be indentify previously or unidentified previously caused by several things are juridical weakness; There is a change of law; existence of errors in the contract, and failure to provide documentation that give impact of the lawsuits undertaken by the Stake Holders against the bank, and the uncertainty of legislation, interpretation, litigation, regulatory differences and completeness of documentation required between regions or countries that can cause discord. Therefore, the role of Debtor Information System (SID) is important to manage the legal risk issues so that the problems relating by the law can be minimized with a system that explores methods of information about debtor who use the credit facility in Bank even can be monitor a track record of financial transactions debtor and debtor credit activity.
展开▼
